Ada Gratifikasi Tanpa Sanksi Hukum

Oleh : A Fajar Yulianto

Direktur YLBH Fajar Trilaksana
Pengasuh Rubrik Kupas Hukum

Mitrabratanews.com – Berbicara Gratifikasi maka terlebih dahulu kita harus mengerti dan paham tentang apa makna atau difinisi Gratifikasi.

Menurut Wikipedia Gratifitasi pada pokok intinya pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hadiah, dan fasilitas lainnya, baik dilakukan didalam dan di luar negeri.

Sedangkan Gratifikasi sesuai UU 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12 hurub b: “Pegawai Negeri atau penyelenggaran Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau di sebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatanya yang bertentangan dengan kewajibanya”.

Adapun pasal 12 B ayat (2) : intinya “Penerima gratifikasi diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak professional dalam menjalankan Tugas tugasnya.

Prakteknya Gratifikasi dapat di sebut sebagai suap yang tertunda atau suap terselubung, Pemberi dan penerima sesuatu untuk Pejabat / Penyelenggara Negara pada dasarnya ada tiga hal yaitu Gratifikasi, Suap dan Pemerasan.

Gratifikasi adalah sebuah pemberian terkesan sebagai alat apresiasi. Sedang Suap adalah pemberian dengan terang yang didalamnya ada pesan moral kuat sebuah transaksional, adapun Pemerasan merupakan berangkat dari sebuah Permintaan dengan unsur paksaan akan hal berbuat dan tidak berbuat.

Berikut adapun besaran gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah ) atau lebih, maka ini akan memberikan dampak konsekwensi hukum tersendiri secara aspek hukum pidana formal.

Kembali pada kaidah Gratifikasi, walaupun hal dikemas dengan hadiah maka secara moril ketika suatu waktu terjadi persoalan yang berhubungan tugas kewenangan Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara maka pasti akan terjadi konflik Inters / konflik kepentingan yang akan mempengaruhi sebuah kebijakan yang berhubungan dengan tugas tugas jabatan.

Adapun Gratifikasi ini akan terancam hukuman pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Gratifikasi tidak akan dipersoalkan sebagai ancaman hukum ketika pemberian hadiah, doorprice dan berbagai bentuk apresiasi tersebut telah dilaporkan kepada KPK.

Hal demikian berdasar Ketentuan UU 20/2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas disebutkan setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, namun ketentuan dapat dikesampingkan ketika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Perlu diketahui pula gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan oleh pegawai Negeri / penyelenggara negara terhadap apa apa yamg diterimanya itu, hal ini mencakup:
Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, dan diklat diklat atau kegiatan sejenis (akomodasi, seminar Kit, sovenir, doorprize, cinderamata, honor, segala hidangan makanan minuman yang kesemuanya itu berlaku pada kelaziman / berlaku umum.

Dan semua fasilitas dan pemberian tersebut juga ternyata tidak terjadi doble anggaran yang diterapkan pada satu dan kesempatan / moment yang sama.

Artinya walaupun ada Gratifikasi yang tidak akan diancam sanksi pidana tersebut, akan lebih bersih dan terbebas dari unsur unsur konflik moril kepentingan di kemudian hari dengan Para Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara, maka jangan biasakan melakukan pemberian dalam bentuk apapun dengan alasan apapun.

Serta disisi lain Pegawai Negeri / Penyelenggara Negara harus mampu untuk menolak setiap pemberian tersebut sehingga mampu terjaganya terwujudnya marwah integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button