Kavling Ilegal Menjamur, Pemerintah Terkesan Kurang Tegas

GRESIK-JATIM, Mitrabratanews.com – Pemerintah kabupaten Gresik saat ini gencar mensosialisasikan pemberdayaan pertanian berbasis technology modern, namun hal ini tidak dibarengi dengan pengawasan lahan.

Lokasi yang seharusnya untuk bidang pertanian, namun oleh oknum penjual maupun mediator jual beli tanah, lahan pertanian malah secara sembarang dijual kepada oknum pengembang kapling pemukiman.

Seperti yang terjadi di Desa Beton yang merupakan desa dekat dengan wilayah surabaya dengan pergeseran industri wilayah pinggiran.

Pengawasan dan penerbitan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah pada pengembang yang sudah melewati batas ambang kerusakan ekosistem pertanian.

Pemerintah Desa melalui sekdes berinisial W di balai desa menuturkan, tidak ada informasi apapun terkait para pengkavling baik terkait pelaksanaan kegiatan pengkavlingan mengunakan alat berat ( dozer ) atau pengangkutan tanah urugnya tidak di ketahui informasinya.

W mengarahkan untuk komunikasi dengan kepala desa saja, bila nanti pak kades sudah bawa pulang keluarganya yang lagi opname di rumah sakit IBNU SINA.

“Kalau pak kades sudah ngantor coba di tanya ke pak kades ya ” Ujarnya

Namun jika soal berapa jumlah pengembang di wilayah desa beton, memang cukup banyak diantaranya pengembang yang besar adalah CV. PAAJ, SPK, WIJAYA, HADI JAYA, LMJ dan lain lain.

Pengembang di wilayah Desa Beton tersebut memang cukup tumbuh subur. Sehingga jika di lihat dari video visual drone hingga menyentuh titik dekat aliran anak sungai.

Dari sekian hal penelusuran awak media di wilayah Desa beton. Awak media mewawancarai pekerja tanah kapling milik PAAJ.

Pekerja menuturkan, Tanah kavling perbidang di jual hingga Rp. 150 jt dengan pembayaran DP dan sisa bisa di cicil perbulannya. Yang di jual sekarang satu baris menghadap utara letak bidang membentuk T ( Leter T ), samping pintu masuk rencana di pakai sendiri oleh pengembang atas nama amari dari PT/ CV PAAJ,” katanya.

“Nah dari lokasi awal tersebut juga akan di lanjutkan pembukaan yang sisi dalam lagi lebih luas ” Ujar pekerja kavling.

“Untuk fasum hanya jalan saja cukup, soal fasilitas makam buat apa? Karena tanah kavling per meter itu jadi uang. Soal makam ya nanti yang sudah tempati/membangun rumah tinggal fasilitas makam ya ikut desa ” imbuhnya.

Warga yang sudah 45 tahun tinggal di desa beton melihat bahwa rata rata pengembang kavling di wilayahnya cukup memprihatinkan karena Fasum itu di bebankan dusun atau desa.

Lahan pertanian jika sudah habis menjadi kavlingan, dan banyak berdiri bangunan rumah kavling maka secara otomatis wilayah desa tersebut mencari sumber kebutuhan pokok pangan ke luar desa yang masih melimpah hasil pertaniannya.

Masih kata warga, kavlingan di desa beton tidak ada ijin, namun terkesan legal. Dengan bebas pengembang kapling mengeploitasi lahan untuk di penjual belikan petak petak. Belum ada tindakan dari aparat pemerintah.

Total kavling di wilayah desanya sudah mencapai puluhan ribu bidang kavling, dan pemerintah daerah adem adem saja.walaupun jalan jalan poros desa rusak akibat hilir mudik truk pengangkut tanah urug untuk kepentingan pengembang kapling.

Warga tidak mengetahui kavling itu tidak di ijinkan oleh negara dan pemerintah karena berdampak sosial cukup besar. Harapan warga pada pemerintah kabupaten tertibkan dan sangsi keras pengapling. Ujarnya warga.

LSM FORKOT GRESIK ( AB rizal ) dalam keterangannya menuturkan jika ada lahan pertanian , untuk di alih fungsingkan ke properti lain ( kavling, perumahan, pergudangan dan jasa, maupun industri) secara tegas kegiatan tersebut wajib diberhentikan total aktifitasnya oleh pemangku kebijakan daerah dan tidak pandang bulu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan pertanahan RI ( Republik Indonesia) Nomer :12/TH 2018 tetang ijin lokasi jo 12 /TH 2021tentang pertimbangan teknis pertanahan serta PERDA Nomer 8 /TH 2011 tentang tata ruang wilayah dari sisi hukumnya. Maka seluruh pengapling atau pengembang yang tidak mentaati aturan dengan sangksi sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Surat laporan penertiban dan penutupan dilayangkan, berdasarkan kajian, analisa, Lembaga Swadaya Masyarakat di wilayah tersebut sudah cukup menghawatirkan terhadap ekosistem lingkungan pertanian,” Tegasnya. (Red/Ivn)