Nilai BPNT Desember di Gresik Diduga Dimainkan, KPM Terpaksa Terima Bolet

GRESIK – JATIM, Mitrabratanews.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) justru banyak yang dimainkan oleh para oknum untuk keuntungan pribadi.

Salah satunya yang diduga terjadi di Desa Gapuro Sukolilo Kecamatan Gresik, pada bulan desember 2021 lalu ada pencairan BPNT senilai 400 ribu rupiah, untuk alokasi bulan november dan desember 2021.

Namun dari temuan yang didapat, diduga nilai tersebut dipermainkan (dikorupsi) sedemikian rupa nilainya oleh oknum-oknum demi keuntungan pribadi.

Berdasarkan data yang masuk di meja redaksi mitrabratanews.com, modus yang dipakai yaitu nilai 400 ribu rupiah itu diarahkan menjadi paket sembako 20 kg beras, telur ayam 12 butir, daging ayam 2 kantong (setara 1kg-red), kacang hijau 1 kg, kacang tanah 1 kg, tempe 1.1/2 lonjor, bolet/singkong 1 kg.

Saat awak media mencoba survey harga sembako itu di pasar gresik, didapati
• 20 kg beras (10kg 2 kantong) senilai 200ribu
• telur 12 butir senilai 20ribu
• ayam 2 kantong (setara 1kg-red) senilai 20ribu
• kacang hijau 1 kg 40ribu
• kacang tanah 1 kg 28ribu
• tempe 1, 1/2 ljr senilai 10ribu
• bolet 1kg senilai 10ribu
• Komisi e warung 5ribu
Jika ditotal sama dengan 333ribu, ada selisih 67ribu perpaket yang di duga jadi ajang bancakan para oknum-oknum pengurus BPNT tersebut.

Paket sembako bantuan BPNT yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Desa Gapuro Sukolilo Kecamatan Gresik diduga tidak sesuai nilainya.

Ibu S (bukan nama sebenarnya-red) Keluarga penerima manfaat (KPM) kepada awak media mitrabratanews.com membenarkan sejumlah temuan tersebut, dirinya pun mendapatkan paket sembako serupa yang menurutnya sudah ditentukan ketika mengambil di agen e-warung setempat.

“Paket sembako itu sudah ditentukan (diarahkan) barangnya seperti yang disebutkan tadi, saya tidak bisa pilih, jadi seperti bolet (singkong) atau kacang tanah dan kacang hijau itu ada, dan sebenarnya saya tidak butuh, tapi bagaimana lagi, itu harus diterima”, kata ibu S kepada awak media, jumat (24/12/2021).

“Jadi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran itu kemana malah dikasih bolet. kita itu bersyukur, sudah dikasih bantuan pemerintah secara cuma-cuma, tapi masak ngambil keuntungan banyak sekali”, ungkapnya.

Saat awak media mitrabratanews.com melakukan konfirmasi ke agen setempat, agen tersebut juga membenarkan temuan ini namun terkait detail isi paketnya dirinya mengaku hanya dititipi sembako itu dari pihak pengurus BPNT.

“Terkait paket sembako bulan desember 2021 lalu, barang sudah didrop semua dari pengurus BPNT desa ataupun kecamatan saya tidak tahu menahu, warung saya hanya suply beras dan telor, selebihnya tempat untuk pengambilan saja, saya hanya dapat komisi perpaket 5 ribu rupiah”, ungkap ibu E, agen e-warung setempat, Senin (31/1/2021).

Hasan Alhabsyi Kepala desa Gapuro Sukolilo saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon mengatakan, perihal detail paket yang disalurkan ke KPM dirinya berdalih tidak tahu menahu, dan mengarahkan awak media untuk bertanya langsung ke Kaur Kesra desa sukolilo dan pendamping BPNT.

“Terkait BPNT bulan desember 2021 lalu detailnya saya tidak tahu, saya hanya mendapat laporan penyaluran dari perangkat desa, teknisnya dengan ibu N selaku Kordinator BPNT, Kaur Kesra Desa dan Kecamatan, coba tanya langsung”, kata Hasan alhabsyi, Sabtu siang (12/3/2022).

“Kalo memang ada penyimpangan, saya mendukung untuk diusut, selama ini saya berusaha sebaik mungkin untuk melayani warga saya, namun terkait kelayakan KPM sudah ada team yang terdiri dari tokoh masyarakat, BPD dan Perangkat Desa”, imbuhnya.

“Monggo mas di konfirmasi langsung ke Kaur Kesra dan pendamping BPNT, silakan cek juga ke agen (e-warung) dan Kecamatan, kalo memang ditemukan penyimpangan, saya sendiri juga akan ikut melaporkan”, pungkas Hasan alhabsyi.

Saat ini, tim investigasi mitrabratanews.com sedang mendalami lebih lanjut temuan ini, sudah ada beberapa nama yang diduga terkait untuk segera di konfirmasi.

Jika memang ada sebuah pengarahan dan pemaksaan terhadap KPM untuk mengharuskan mengambil jenis sembako dan dalam jumlah tertentu, maka jelas ini ada indikasi Pebuatan melanggar Hukum terhadap Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan.(ivn)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
error: Content is protected !!