Diduga Ada Dana Pengkondisian, Pengurukan di Menganti Jalan Terus Meski Belum Mengantongi Ijin

GRESIK-JATIM, Mitrabratanews.com – Aktifitas pengurukan yang ada di jalan raya Menganti, desa Domas, kecamatan Menganti saat ini terus berjalan meski belum mengantongi ijin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan sempat ditutup oleh aparat tapi kegiatan ini kembali berjalan seperti biasa. Selasa (6/02/2024).

Kabar yang diterima oleh tim investigasi mitrabratanews.com dilapangan mengatakan bahwa kegiatan ini terus berjalan karena difasilitasi oleh pihak Kecamatan Menganti dan beberapa pihak terkait. Hal ini seakan akan seperti melegalkan kegiatan Ilegal dengan aturan dan kebijakannya sendiri.

Dari penelusuran tim investigasi dilapangan juga didapat informasi bahwa pelaksana pengurukan tersebut adalah PT. Putra Cahaya Nusantara yang beralamat di daerah Lakarsantri, Surabaya.

Dengan terus berjalannya aktifitas pengurukan ini meski tanpa surat ijin semakin menguatkan dugaan adanya dana pengkondisian dari pemilik lahan ke sejumlah pajabat dan pihak terkait.

Dugaan ini dikuatkan dengan adanya pengakuan dari seorang pelaksana yang menyebutkan bahwa pihak pemilik lahan sudah menggelontorkan uang upeti hingga hampir Rp20 juta rupiah ke sejumlah Instansi dan pihak terkait agar aktifitas ini bisa terus beroprasi meski tanpa ijin.

“Untuk perijinan bukan wilayah kita. Dan yang saya tau pemilik lahan sudah keluar dana hampir 20juta untuk perijinan ke Satpol PP termasuk Polsek, Kelurahan dan Camat,” kata narasumber ini.

Hendriawan Susilo Camat Menganti saat dikonfirmasi oleh awak media membenarkan adanya pemberian dari pihak pemilik lahan tersebut.

Camat Menganti saat dikonfirmasi menyebutkan secara gamblang nilai dana yang diterimanya dari pemilik lahan sebesar Rp.4 juta rupiah dan diakuinya sebagai alokasi CSR dari pemilik lahan.

“Kalo Rp20 juta gak sampek segitu mas, engga tau yang lain. Sy memang terima dana dari mereka sekitar Rp.4 juta, itu CSR untuk paving. Semua sudah saya kordinasikan ke pimpinan,” kata Susilo sapaan akrab pak Camat Menganti, Selasa (6/2/2024) siang.

Susilo juga mengungkapkan bahwa lahan pengurukan itu memang belum memiliki ijin KKPR. Namun Camat Menganti menjelaskan jika alasan diperbolehkannya kembali aktifitas pengurukan itu oleh pihaknya untuk mempermudah investasi masuk diwilayah Menganti.

“Kemaren hari Senin (5/2/2024) sudah saya kumpulkan di kantor Kecamatan dari Satpol PP Gresik dan Pihak Pemilik Lahan. Dari pemilik lahan sudah ada itikad baik untuk mengurus ijin. Ada surat pernyataan juga. Jadi kami buka kembali untuk menambah PAD,” tuturnya.

Camat Susilo juga menjelaskan bahwa secara prosedur memang seharusnya urukan dilaksanakan setelah ijin terbit, namun jika hal seperti itu diterapkan maka akan memperlambat investasi.

“Disini mas, 40% perusahaan tidak memiliki ijin lengkap. Untuk menertibkannya bukan kewenangan kecamatan,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, Andy Fajar Yulianto Direktur YLBH Fajar Trilaksana menerangkan, normatifnya segala sesuatu kegiatan yang mengharuskan untuk memiliki ijin maka pelaksanaan kegiatan itu harus menunggu ijin tersebut.

“Semua kegiatan yang mengharuskan memiliki Ijin, maka dipenuhi ijinnya dahulu baru dilaksanakan kegiatannya. Kalo itu dilanggar artinya ada sesuatu yang tidak normal,” tutur Fajar Yulianto.

“Nah apapun alasannya, prosedur sudah ditentukan Pemerintah. Pihak-pihak yang mengabaikan prosedur bisa dipastikan mereka melanggar aturan, melanggar hukum, dan ada pidananya,” tutup Fajar.

Terkait tata ruang diatur dalam dalam PP nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 13 tahun 2021. (Chan)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!