Berpindah Tempat Tiga kali, Penyaluran BPNT Desa Sukoanyar Cerme Disorot KORAK

GRESIK-JATIM, Mitrabratanews.com – Beberapa waktu yang lalu sempat viral kasus Dugaan penyelewengan Bansos PKH yang pada akhirnya di klarifikasi di Balai Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, kabupaten Gresik.
Kali ini beredar informasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Sukoanyar, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, yang dibagikan disebuah warung kopi di desa tersebut.
Bahkan informasi yang didapat awak media Mitrabratanews, penyaluran yang terlihat janggal berpindah-pindah hingga tiga kali ditempat yang berbeda seperti menghindari pantauan publik.
Mohamad Ahmadi selaku Ketua Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK) DPC Gresik mengungkapkan, ada dugaan kurangnya transparansi dalam hal penyaluran Bansos di desa tersebut.
Menurut Ahmadi, sengkarut penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Sukoanyar selama ini menjadi polemik. Bahkan, pernah ada pihak yang demonstrasi ke Dinas Sosial Kabupatan Gresik terkait kurang transparansi dalam penyaluran bantuan sosial.
“Biar tidak terjadi polemik atau dugaan-dugaan dalam penyaluran bansos khususnya PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT, atau bantuan lain di Desa Sukoanyar, maka setiap kegiatan harus diumumkan agar tidak terjadi saling iri diantara warga Desa Sukoanyar,” ungkap Ahmadi, selasa (15/12/2021) melalui sambungan telepon.
Ahmadi menyebutkan, pada penyaluran BPNT di Desa Sukoanyar pada Senin, 13 Desember 2021. Dalam penyalurannya, sempat pindah tempat sebanyak 3 kali.
Ahmadi juga mendapat keluhan dari masyarakat yang merasa tidak memperoleh bantuan tersebut, tapi sebelumnya dapat bantuan.
“Data BPNT perubahan banyak warga yang mengeluh karena mereka tidak mendapat bantuan. Ini yang perlu disampaikan ke warga dasar mereka dicoret dari penerima bantuan,” imbuh Ahmadi.
Selain itu, jika ada indikasi penyimpangan penyaluran bansos, Ahmadi menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk melaporkan ke penegak hukum.
“Kami awasi terus program kerja di Desa Sukoanyar, termasuk penyaluran bansos, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,” pungkas Ahmadi. (Ivn)